TEORI ETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM

ETIKA BISNIS

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Pengertian etika adalah a code or set of principles which people live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia).

DASAR-DASAR ETIKA EKONOMI ISLAM 

Fenomena menarik di kalangan umat Islam saat ini adalah terdapat realitas bahwa masyarakat muslim relatif tertinggal secara ekonomi dari pada masyarakat nonmuslim sehingga melahirkan stigma berpikir yang kolektif dan cita-cita untuk membangun tatanan ekonomi yang berdasarkan etika ekonomi Islam. 

Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikirank manusia (Annabhani, 1996: 52). Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. 
Nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok, yaitu sebagai berikut: 

1. TAUHID mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah Swt. 
2. PRINSIP KESEIMBANGAN mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi.

TEORI ETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF BARAT

PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah refleksi kritis tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan (Bertens, 2014). Sebagai ilmu, etika adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai tindakan orang yang bermoral. Singkatnya, etika adalah filsafat moral. Berdasarkan moralitas dan etika, etika bisnis tidak lain adalah penerapan prinsip-prinsip etika (etika). Bisnis (Shaw, 1995). Namun etika bisnis yang sebenarnya bukan hanya sekedar penerapan nilai-nilai etika. Sebaliknya, ia memeriksa perilaku bisnis yang etis dan tidak etis itu sendiri. Sederhananya, etika bisnis adalah studi kritis etika bisnis. 

Ada 2 cabang utama etika yang terkait dengan etika bisnis dan profesional, yaitu etika konsekuensialis atau teleologis dan etika non-konsekuensial atau deontologis. Konsekuensialisme atau etika teleologis adalah teori etika yang menekankan baik buruknya tindakan berdasarkan konsekuensi tindakan. Suatu keputusan, kebijakan atau tindakan dianggap baik secara moral jika mengarah pada: hasil yang baik dan sebaliknya (Brown, 1987). Teleologi sendiri berasal dari bahasa Yunani telos, yang berarti tujuan (goal, end). Teori etika konsekuensialis atau teleologis meliputi etika utilitarian, etika hedonistik, dan etika egoistik. Sementara penilaian etis non-konsekuensialis tentang baik atau buruknya suatu keputusan, kebijakan, atau tindakan. Berdasarkan kemauan atau kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, berdasarkan nilai-nilai, atau berdasarkan keadilan danpersamaan. Teori etika non-konsekuensialis meliputi teori etika deontologis, etika keutamaan (virtue), dan etika kesetaraan dan keadilan secara adil (Bertens, 2014). Kata deontologi berasal dari kata Yanani deon Ini berarti tugas (duty, duty). Kewajiban moral dianggap terbukti dengan sendirinya, memiliki nilai intrinsik, dan tidak memerlukan pembenaran

Etika Teleologis / Konsekuensialis – Utilitarianisme

Etika teleologis cocok untuk pebisnis yang berorientasi pada hasil karena berfokus pada dampak keputusan. Kebijakan bisnis, pilihan, keputusan, atau tindakan yang dianggap baik atau buruk, diterima atau tidak, berguna atau tidak berguna, dinilai berdasarkan dampak atau konsekuensi dari suatu kebijakan, pilihan, keputusan atau tindakan (Brooks & Dunn, 2011). Etika teleologis memiliki ekspresi yang jelas dalam utilitarianisme. 

Istilah utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis, yang berarti “berguna” (Bertens, 2014). Menurut teori utilitarian, suatu tindakan dianggap baik jika bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Utilitarianisme paling jelas terlihat dalam tulisan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mill menulis kredo utilitarianisme dalam Utilitarianismenya: “Untuk bertindak sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar orang yang terpengaruh oleh tindakan itu!” (Brooks & Dunn, 2011) 

Egoisme dan Hedonisme

Hedonisme adalah teori etika yang dekat dengan etika egoisme. Karena hedonisme juga berfokus pada kebahagiaan atau kesenangan pribadi.

Egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (self servis). Kedua, Egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest).

Dalam bisnis, tujuan utamanya adalah keuntungan. Keuntungan tentu akan lebih tinggi jika Anda berhasil menurunkan biaya produksi, menurunkan upah karyawan tetap, menjamin keamanan dan meningkatkan penjualan.Jika, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, biaya produksi tidak pernah disesuaikan, upah pekerja tidak pernah dinaikkan, dan aspirasi yang lebih rendah ditekan atas nama stabilitas perusahaan, maka praktik semacam ini merupakan penerapan etis hedonisme karena hanya berfungsi untuk meningkatkan kebahagiaan pemilik dan bukan kepentingan stakeholders secara keseluruhan.

Etika yang tidak konsisten - deontologi

Etika deontologis mengevaluasi etika suatu tindakan atau keputusan berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Seperti disebutkan sebelumnya, kata deontologi berasal dari kata Yunani deon (tugas) dan logos (ilmu) (Bertens, 2014). Menurut (prinsip) deontologi, suatu tindakan atau keputusan secara etis dibenarkan bukan atas dasar hasil positif atau penolakan bukan atas dasar dampak negatif yang diperoleh, tetapi atas dasar motivasi pembuat keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. dilakukan, yang dipahami sebagai kewajibannya. Jadi dasar dari perbuatan baik atau buruk adalah kewajiban. Kewajiban ini mutlak.

Etika Keutamaan atau Kebajikan

Etika kebajikan mengambil inisiatif dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322). di dalam buku Nicomachean Ethics, Aristoteles menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan (Odemonia). Kebahagiaan bukan dalam arti hedonistik (kebahagiaan), tetapi dalam arti hedonistik Suatu kegiatan pikiran yang merasakan kegembiraan karena mencapai tujuan hidup yang mulia dengan cara Hidup secara rasional; bertindak secara sukarela (freely).

Kelemahan etika keutamaan terletak pada nilai-nilai keutamaan seperti integritas, kejujuran, kehormatan, dll. Sejalan dengan prinsip, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti, seringkali sulit dalam praktiknya menyelesaikan

Etika keutamaan kebajikan

Kesetaraan moral dan keadilan itu adil Etika keadilan dapat dilihat sebagai perantara antara etika utilitarian dan etika moral. Karena etika keadilan menekankan kepentingan dan beban berdasarkan alasan rasional. Filsuf Inggris David Hume (1711-1776) mengatakan bahwa keadilan adalah Penting karena: Orang tidak selalu membantu dan sumber daya langka.

Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan yang diyakini Rawls akan ditentukan oleh manusia bebas dan rasional terselubung dalam ketidaktahuan dan tidak peduli tentang status, kelas, atau kepemilikan potensial apa pun.

Keadilan sebagai kewajaran (fairness)

John Rawls (1921-2002) mengembangkan konsep keadilan sebagai keadilan atau Adil. Rawls mengatakan dalam A Theory of Justice bahwa setiap orang memiliki Tidak ada yang bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dalam masyarakat untuk saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyeimbangkan konflik kepentingan; Saldonya lebih besar dari kemaslahatan atau kemaslahatan yang harus mereka tanggung. Prinsipprinsip yang digunakan untuk menentukan distribusi yang adil adalah: keadilan. Keadilan sebagai persamaan berarti setuju dalam segala keadaan Mulai akan dianggap adil oleh semua.

Saran dan Kesimpulan

ISU – ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI BIDANG SDM, PEMASARAN & KEUANGAN

Hakikat Etika Bisnis dalam Islam

1. Definisi Etika Bisnis Islam, Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempejari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas.
2. Etika Bisnis Konvensional Versus Islam, Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat.
3. Konsep al-Qur’an tentang Bisnis, Bisnis dalam al-Qur’an dijelaskan melalui kata tijarah, yang mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. 

 Etika Pasar Bebas

Pengertian Pasar Bebas

Pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembeli lah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka.

Pengertian Pasar Bebas Menurut Ahli

• a) Menurut David Ricardo, Pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. 
• b) Menurut Adam Smith, Pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. 
• c) Britannica encyclopedia, Menurut Britannica Encyclopedia, pasar bebas yaitu pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Hanya saja segala hal meliputi perpajakan, kuota, kendali mutu dan tariff tidak terpusat pada otoritas tertentu, termasuk pemerintah.

Ciri – Ciri Pasar Bebas

• Dapat Dijalankan Siapa Saja, Sebenarnya pelaku pasar bebas itu terbuka
  oleh siapa saja
  
• Terjadi Pembagian Kelas, Ciri yang paling menonjol dari pasar bebas ternyata diklasifikan berdasarkan beberapa kelas.
• Adanya Persaingan, Yang namanya bisnis, tentu saja ada yang nama nya persaingan.
• Campur Tangan Pemerintah Dibatasi, Jika bisnis lokal, ada beberapa yang sangat ketat dan diawasi langsung oleh pemerintah

Tujuan Pasar Bebas

• Negara mendapatkan devisa, Tujuan pasar bebas, Negara memperoleh devisa atau pendapatan Negara.
• Meningkatkan perekonomian negara, Entah disadari atau tidak, tujuan dari pasar bebas adalah meningkatkan perekonomian Negara itu sendiri.
• Memenuhi kebutuhan di dalam dan luar negeri, Kita tahu, bahwa setiap Negara memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda-beda.
• Memperoleh keuntungan secara internal dan eksternal, Tujuan adanya pasar bebas, tidak lain dan tidak bukan untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan secara internal maupun secara eksternal.
• Transfer of Technology, Entah banyak yang menyadari atau tidak, jika pasar bebas secara tidak langsung sebagai sarana untuk transfer of technologi
• Memperluas Pasar, Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas
  jangkauan konsumen untuk suatu produk.
  

Dampak Positif dan Negatif Pasar Bebas

STUDI KASUS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility atau biasa disebut sebagai CSR merupakan istilah bahasa Inggris. Kata “Corporate” memiliki arti perusahaan, sementara “Social” berarti sosial, dan “Responsibility” bermakna tanggung jawab. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar.

Prinsip prinsip CSR

1. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang. 
2. Mengontribusikan yang telah dilakukan Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya. 
3. Mengontribusikan jasa khusus skala besar Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha kooperasi berskala besar. 
4. Menimbang pengaruh pemerintah Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. 
5. Menyusun dan menilai total paket manfaat Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat.

Tujuan CSR

 STUDI KASUS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

Pengertian, Tujuan Good Corporate Governance

Corporate governance itu adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. 

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dan sekaligus menciptakan value added bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

1. Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat meminimalkan agency cost
2. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur
3. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat
4. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurangkurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan
5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

1. Fairness (Kewajaran/Keadilan). Prinsip ’Kewajaran atau Keadilan’ ini merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Transparency (Transparansi). Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
3. Accountability (Akuntabilitas). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
4. Responsibility (Pertanggungjawaban). OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder

Kendala-Kendala Implementasi Good Corporate Governnace di Indonesia

1. Kendala Hukum. Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (abuses) oleh pihak-pihak tertentu.
2. Kendala Budaya. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (conformance) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja.
3. Kendala Politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara
4. Kendala Lingkungan Bisnis. Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan (meskipun berbentuk perseroan) Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga (family-owned).

Studi Kasus Penerapan Good Corporate Governance di PT. Taspen (Persero)

PT. Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Taspen sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Pensiun, sangat menyadari bahwa pelayanan merupakan tugas pokok perusahaan, sehingga pelayanan harus ditingkatkan terus menerus dan dijadikan sebagai budaya perusahaan.

PT. Taspen (Persero). menerapkan good corporate governance untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain : 

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan, serta mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan perusahaan. 
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif. 
3. Mendorong agar setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh organ perusahaan dilandasi nilai moral yang tinggi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. 
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. 
5.  Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut seluruh  Insan Taspen berkomitmen penuh untuk menerapkan Good Corporate Governance di Taspen. Organ perusahaan yang terlibat terdiri dari : 

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Merupakan organ persero yang memiliki kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan direksi. 
• Dewan Komisaris Merupakan Organ persero yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 
• Dewan Direksi Merupakan Organ persero yang berwenang dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

PT Taspen (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan, sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip Fairness, PT Taspen memastikan bahwa penerapan perlakuan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan Prinsip Transparacy, PT Taspen mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
3. Penerapan Prinsip Accountability, PT Taspen mengutamakan kejelaskan fungsi, pelaksaan dan pertanggungjawaban Organ, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
4. Penerapan Prinsip Responsibilty, PT Taspen Memastikan kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Penerapan Prinsip Independency, PT Taspen memastikan bahwa Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Konsep penerapan prinsip-prinsip GCG pada TASPEN berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi TASPEN, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya mewakili kewajiban unuk memenuhi peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis Perseroan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG adalah dengan menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran  manajemen dan karyawan. Perseroan juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Tata Kelola Perusahaan.

 Corporate Sosial Responbillity (CSR)

Pengertian Corporate Social Responbility (CSR)

CSR adalah komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan (sustainable) secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan perlakuan terhadap stakeholder baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan dengan bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial. Saat ini seluruh perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Seluruh perusahaan di Indonesia semakin dituntut untuk memberikan informasi yang transparan atas aktivitas sosialnya, sehingga pengungkapan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) diperlukan peran dari akuntansi pertanggungjawaban sosial (Fr. Reni, 2006).

Tujuan Corporate Social Responbility (CSR) 

Tujuan penerapan Corporate Social responsibilitiy yaitu  untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan,dan Masyarakat. Seperti contoh penerapannya pada sektor pariwisata Monkey Forest Ubud Bali. Pariwisata tersebut sudah memberikan dampak positif dengan mengembangkan perekonomian pihak pengelolah dan masyarakat yang ada disekitar kawasanBali.Pariwisata tersebut sudah memberikan dampak positif dengan mengembangan perekonomian masyarakat.

Fungsi Corporate Social Responbility Perusahaan pada Lingkungan

1. Perusahaan pasti selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
2. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
3. Perusahaan adalah agen pembaharuan dan penerapan Iptek yang paling efisien.
4. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara formal tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baru diatur pada tahun 2007, yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

• Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biayaPerseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
• Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Manfaat Corporate Social Responbillity (CSR)Sector Pariwisata 

• Dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang bekerja pada kawasan wisata maupun bagi  mereka yang membuka usaha pendukung di sekitar kawasan wisata
• Terbentuknya interaksi yang lebih baik dan alami antaramasyarakat sekitar sebagai pendukung utama kawasan wisata dengan para pengunjung

Untuk Perusahaan

Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu Grameds ketahui yaitu ada tiga. Pertama yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Kedua yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu.

Manfaat Untuk Mayarakat Umum

Sedangkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam berbagai aspek. Dimana masyarakat yang ada disekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga.

Untuk Pihak Lain

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja. Tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham antara lain perusahaan akan mendapatkan citra yang baik.

PRINSIP-PRINSIP DAN MANFAAT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari firm performance. Penerapan perilaku-perilaku etis untuk dapat melaksanakan good corporate governance sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari firm performance. Penerapan perilaku-perilaku etis untuk dapat melaksanakan good corporate governance sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam mewujudkan good corporate governance, diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), ada 5 asas good corporate governance.

1. Transparansi (Transparency), Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. 
2. Akuntabilitas (Accountability), Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan good corporate governance mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas (Responsibility), Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate.
4. Independensi (Independency), Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Esensi dari Good Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

DEFINISI DAN LATAR BELAKANG MUNCULNYA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Menurut beberapa ahli :

• Cadbury Committee (1992) pengertian GCG adalah sebuah sistem yang menjadi
  pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan
  dan perusahaan itu sendiri.
  
• Menurut Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance,
  pengertian Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal
  perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.
  
• Menurut Daniri (2005) memberi pengertian tata kelola perseroan dalam kaitan dengan sifat baik (good) dalam konsep Good Corporate Governance sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perseroan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good
Corporate Governance adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti
sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi
tercapainya tujuan organisasi.

Latar belakang penerapan GCG

Di Indonesia, konsep dari GCG  mulai merambah ke ramai diperbincangkan  pada pertengahan tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda negara ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan  yang tidak mampu bertahan. Perilaku dan kinerja dunia usaha atau perusahaan akan berdampak langsung secara fundamental terhadap perbaikan dan  kondisi makro ekonomi di Indonesia Kelemahan fundamental perekonomian di Indonesia Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  kinerja  yang buruk daya saing, kurangnya profesionalisme , ketidakpekaan terhadap perubahan  lingkungan  bisnis, manajemen ekonomi dan sektor bisnis yang tidak efisien dan sistem perbankan yang rapuh. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep GCG Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional  (IMF) memperkenalkan dan menjelaskan konsep GCG sebagai prosedur perusahaan yang sehat. Penerapan GCG merupakan salah satu upaya penting untuk keluar dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia Peran dan persyaratan investor dan kreditur asing mengenai  penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia. bisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG, pengusaha di Indonesia sepakat untuk menerapkan GCG, sistem manajemen bisnis yang baik,  sesuai dengan  penandatanganan  Letter of Intent Agreement ( LOI) dengan International  Monetary Fund  (IMF) pada tahun 1998, satu yang  isinya adalah pencantuman program peningkatan manajemen bisnis di Indonesia.  Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) melalui  penerapan GCG diharapkan: (1) perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan menciptakan proses tata kelola yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan mampu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders, (2) semakin mudahnya perusahaan  memperoleh  pembiayaan dana yang lebih murah guna meningkatkan nilai perusahaan, (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor  menanamkan modal di Indonesia, dan (4) para pemegang saham akan  puas  dengan kinerja perusahaan dan sekaligus  meningkatkan nilai dan dividen dari  pemegang saham. Karena pada dasarnya good  corporate governance bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik lebih tunduk pada seperangkat pola perilaku perusahaan yang diukur dengan kinerja, pertumbuhan, struktur keuangan, perlakuan  pemegang saham. 

Mekanisme penerapan GCG

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip Good corporategovernance (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, mekanisme governance. Menurut Akhmad Syakhroza (2002) good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Sementara menurut Ahmad Daniri (2005) mekanisme good corporate governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku. 

STUDI KASUS PENERAPAN ETIKA BISNIS DI INDONESIA

Pengertian Etika

• Berasal dari bahasa Yunani Yang dalam bentuk tunggal adalah ethos dan dalam bentuk jamak adalah ta etha 
• Menurut Bertens (1997:224) Ethos menunjukkan ciriciri, pandangan dan nilai yang menandai kelompok tertentu 
• Keraf (1998) Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang akan membentuk aturan kuat di masyarakat 
• Menurut Subagio et al (2013) Etika dipandang sebagai cabang ilmu dari ilmu filsafat sehubungan dengan nilai dari perilaku manusia

Pengertian Bisnis

Bisnis adalah kegiatan jual beli atau adanya penawaran dan permintaan barang atau jasa antara individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan

Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).

Manfaat Etika Bisnis 

1. Pengendalian diri. 
2. Pengembangan tanggung jawab social 
3. Mempertahankan jati diri. 
4. Menciptakan persaingan yang sehat. 
5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) 
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 
8. Menumbuhkan sikap saling percaya 
9. Menumbuhkan sifat konsekuen dan konsisten 
10. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa memiliki dan kesadaran

Manfaat Kode Etik Dalam Perusahaan 

1. Dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan 
2. Dapat membantu dalam menghilangkan grey area 
3. Dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya 
4. Kode etik akan menyediakan perusahaan untuk mengatur perusahaan itu sendiri 
5. Dapat Meaningkatkan Daya Saing Perusahaan 
6. Dapat Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Perusahaan 
7. Dapat Membangun Citra Positif Perusahaan

Tujuan Etika Bisnis

• Menghindari pelanggaran hukum pidana dalam pekerjaan 
• Tujuan Etika Bisnis Menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan gugatan hukum perdata terhadap perusahaan 
• Menghindari tindakan yang berakibat buruk bagi citra Perusahaan

Ciri Bisnis Yang Beretika

• Tidak merugikan siapapun 
• Tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang ada 
• Tidak melanggar hukum yang berlaku
• \Tidak menjelek-jelekan dan menjatuhkan saingan bisnis 
• Memiliki izin pendirian usaha

 STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI INDONESIA

Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Etika bisnismenjadi poin penting bagi setiap pelaku usaha dalammenjalankan bisnis. Beberapa ahli berpendapat mengenaipengertian etika bisnis, antara lain:

• Bertens (2000) Menurut Bertens, etika bisnis itu lebih luas dari pada ketentuan yang diatur oleh undangundang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan atau kegiatan bisnis kita sering kali menemukan grey area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
• Hill dan Jones Menurut Hill dan Jones, Pengertian Etika Bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks.
• Sumarni (1998: 21) Pengertian etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis.
• Sim Etika bisnis terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi.
• Velasques Menurut Velasques, Pengertian Etika Bisnis merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan salah.
• Steade et al Menurut Steade dkk, Etika Bisnis adalah standar etika yang terkait dengan tujuan dan cara pengambilan keputusan bisnis.

Keterkaitan antara Perusahaan dengan Etika Bisnis